Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local

Roni Sulistyanto Luhukay

Abstract


The holding of general elections is held simultaneously in Indonesia as part of the success of democracy. Various legal problems arise from the tenure of public officials which will not end when the implementation of a democratic party simultaneously is carried out. This research uses the normative juridical method which is carried out in response to the urgency of separating national and regional elections in the implementation of a five-box election, can increase the workload and can potentially eliminate the lives of Kpps officers besides that it is not only a matter of management management, but also its relevance to the government system and purity. Voting rights, the existing concurrency design impact on the non-optimal implementation of voting rights and the insecurity of the election process according to the principles of honesty and fairness. To understand that, the problem of simultaneous election struggles occurs after the simultaneous implementation of consuming many victims with a five-box system but the potential if it is not carried out simultaneously will also result in the weakness of the president's position to align the government agenda and development agenda because the regional head is an extension of the central government, at the same time as the organizer of regional autonomy for the purpose of national development, will face changes in the political configuration.

Keywords


reflection, Election, National, Local

Full Text:

PDF

References


Buku

Anonim, Kumpulan Undang-Undang Pemilihan Umum, (Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, Tahun 2008).

======, Undang-Undang Pemilu (Pemilihan Umum); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika)

Kamaruddin Azyumardi, “Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani,” Penerbit Kencana, Jakarta 2008 Cetakan Ke 3.

Janedjri M. Gaffar, ”Politik Hukum Pemilu”, Jakarta, Konstitusi pers, Cetakan Pertama,2012.

Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945 Amandemen , (Pertama Press).

K.C Wheare F.B.A, Modern Constitution, London, Oxford University Pers, 1975.

Caror C.Gould,” Demokrasi Di Tinjau Kembali,” Penerbit PT Lion Wacana, Jogyakarta Thn 1993

Sri Soemantri Martosoewignjo,” Dasar-Dasar Politik Hukum,” Rajawali Pers, Jakarta 1991 , Cetakakan pertama

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2010

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2005.

Haris Syamsuddin, “Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi”, Jakarta, Buku Obor, 2014, Cetakan Pertama.

Muchamad Isnaeni Ramahdan, “Kompediun Pemilian Kepala Daerah”, Jakarta Thn 2009.

Jurnal

Ahmad Sodiki, “Jurnal Konstitusi Implementasi Putusan MK Terhadap Sistem Pemilu Dan Demokrasi,” Jakarta, Jurnal Redaksi Konstitusi, 2011

Roni Sulistyanto Luhukay, Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejateraan Rakyat, Junal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang, Volume 2 No 1 Tahun 2009.

====================, Abdul Kodir Jailani, Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia, Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019.

Lain lain

Secretariat Bersama kodifikasi undang undang pemilu, Policy Brief [04] Kodifikasi Undang-undang Pemilu Oleh Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu.

Ramlan Subekti yang di kutib dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi perkara 55/PUU-XVII/2019

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tak sepakat dengan wacana pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Perludem lebih mendorong pemilu serentak nasional dan lokal dipisah. Perludem Lebih Setuju Pemilu Nasional Dan Lokal Dipisah, https://www.medcom.id/nasional/politik/1bvyr7gn-perludem-lebih-setuju-pemilu-nasional-dan-lokal-dipisah, dikses Pada Hari Kamis 24 September 2020, Pukul 15:30 Wib




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.