Urgensi Penyatuan Lembaga Penegak Hukum di Laut Indonesia

Andi Muhammad Ridha, Mohammad Heri, Bayu Tri Setiaji

Abstract


In its efforts to enforce law at sea, Indonesia has 13 law enforcement agencies at sea. Six of these institutions have maritime patrol task forces. The number of law enforcement agencies in Indonesian seas is considered negative by several parties because of the potential for the authority of each agency to overlap. This research aims to find out what the condition of maritime law enforcement agencies in Indonesia is and what are the considerations for unifying maritime law enforcement agencies in Indonesia. This research is normative research related to maritime law enforcement agencies in Indonesia. There are at least 13 law enforcement agencies in Indonesian seas. The unification of maritime law enforcement agencies in Indonesia is necessary because unclear roles and authority, as well as a lack of coordination between agencies, have resulted in ineffectiveness in law enforcement and maritime security management. Indonesia needs unification of authority to strengthen all security, safety and maritime law enforcement functions in Indonesia

Keywords


Maritime Law Enforcement Agency, Unification, Overlapping, Indonesia

Full Text:

PDF

References


Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. 2021. Audit Penulisan Potensi dan Pengelolaan Aset Perikanan Laut di Indonesia. Buku Harian Sains Instruktif Indonesia (JSEI) Vol. 3, tidak. 2, hal. 31-36, Oktober 2021. Hal. 31-36.

Alief Hadi Zulkarnaen, Pemolisian di Zona Kelautan: Suatu Korelasi (Teori), Sekolah Tinggi Indonesia, 2016.

Bisnis.com. 2019. Ada 18 polisi yang terpaut, Saut Gurning: Jadi mereka menyeberang. Pada tanggal 20 Mei 2024, informasinya dapat dilihat di https://Ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138533/ada-18-instansi-penegak- Hukum-di-laut-saut-gurning-jadi- tumpang-tindih.

Charles Simabura, “Regulative Power in the Official Government Framework: a Relative Report Among Indonesia and the US of America,” Diary of Lawful, Moral and Administration Issues 24, No. 6 (2021): 1.

Emma carlson berne, the present us marinir, (minnesota: capstone, 2013), hal:10

Harun Umar, Strategi Poros Laut Masalah Pemerintahan (Jakarta: Lembaga Penyalur Perguruan Tinggi Negeri (LPU-UNAS), 2020), 15-16. https://law.ui.ac.id/penegakan-Hukum-di-locale laut-indonesia/, diterima pada 16 Mei 2024. https://www.dco.uscg.mil/RNA/dikirim pada 27 Mei,

ICF Global 2024. Berkonsentrasi pada pencapaian partisipasi yang dikembangkan lebih lanjut antara badan-badan yang melaksanakan kemampuan Pengawasan Pantai Eropa. Juni 2014.

Indonesia Sea Equity Drive, Strategy Brief 2: Memperkuat Kerangka Keamanan Laut, Jakarta, 2020.

Jock Pan, federasi govermnment of the united states, (Washinton D.C: Xlibris Corporation, 2010) united states secretary of the navy.

kumparannews. 2020. Bakamla: Saat ini belum ada ketua kelas, dan penegakan hukum di laut masih tumpang tindih. Didapat di https://kumparan.com/kumparannews/bakamla-penegak-Hukum-di-laut-masih-tumpang-tindih-belum-ada-ketua-besarnya-1tb9UFCrMgW/2, pada tanggal 20 Mei 2024.

Ambari M. 2023 Ini adalah kesempatan yang ideal bagi Indonesia untuk membersihkan kekuatan-kekuatan pelindung yang terkatung-katung. Didapat di https://www.mongabay.co.id/2023/07/11/jual-saatnya-indonesia-merapikan-keauthoran-tumpang-tindih-di-laut/, pada tanggal 20 Mei 2024. Peringatan Dini (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), 177-178.

Pratondo Ario Seno Sudiro dkk, “Investigasi Kemungkinan Kemampuan Bakamla RI dalam Mengakui Fleksibilitas Masyarakat Terpaut Mengingat Peraturan Nomor 32 Tahun 2014,” Buku Harian Lemhannas RI 11, No. 2 (2023): 83.

Puteri Puslatpur et. al, “Kedudukan dan Kemampuan Suku Cadang Dalam Penguatan Kerangka Pengamanan Masyarakat Mengingat Peraturan Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pengamanan Masyarakat,” Lex Privatum XI Diary, No. 5 (2023): 1. Anak Perdana

Ahmad Saifulloh, Charles Simabura, Pengorganisasi Keamanan dan Perpolisian Laut Mengingat Keyakinan Sah Pancasila, Buku Harian RechtsVinding, Volume 12 Nomor 3, Desember 2023

Shanti Dwi Kartika, “Keamanan Laut dari Administrasi dan Perpolisian”, Peraturan Daerah Provinsi: Vol. 5, tidak. 2, 2014: 153.

Susanto dan Dicky R Munaf, Ketertiban dan Pengendalian Keamanan dan Kesejahteraan Laut: Cabang Angkatan Laut AS Berbasis Kerangka, Misi Angkatan Laut, https://www.marines.mil/gateways/1/ Distribusi/MOS%20Manual%20NAVMC%201200.1E.pdf? ver=2019-04-23-135930-100 , sampai pada 27 Mei 2024.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.556

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.