Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Dodi Syukma R, Abdul Bari Azed, Bunyamin Alamsyah

Abstract


Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah terbit maka memberikan implikasi dalam pemenuhan hak- hak narapidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menjelaskan pengaturan pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Saran yang diperoleh bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk lebih selektif dan terstruktur pemenuhan remisi dan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2022. Diperlukan peningkatan sosialisasi pemahaman yang benar akibat terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 khususnya bagi narapidana untuk memperoleh hak – hak selaku narapidana.

Keywords


Implikasi, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Narapidana

Full Text:

PDF

References


Abdussalam. 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”. Restu Agung. Jakarta

Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, PT Yarsif Watampone.

Baharuddin Lopa, 2001, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum, Bulan Bintang , Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1984, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum NDIP Semarang.

______, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.

Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis., Suryandaru Utama, Semarang

Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 2007, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.

______, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan kebijakan pidana, Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Moeljatno, 1955, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta.

______, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Pidana, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. PT Bina Ilmu. Surabaya.

Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan kedua.

______, 1981, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana.Jakarta, Aksara Baru, Cetakan ketiga.

R. Soesilo, 1974, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor.

Suriatmadja, 1976, Penangkapan dan Penahanan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1983, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.

______, 1983, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung.

______, 1988, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.378

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.