Kajian Kriminologi Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Wahyu Seno Jatmiko, Ferdricka Nggeboe, Sarbaini Sarbaini

Abstract


Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km2, kaya akan sumber daya laut dan ikan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis, memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Tipe penelitian Yuridis Empiris melihat Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Timur berdekatan dengan perairan daerah dan negara negara tetangga lainya maka potensi peluang kejahatan khususnya penyeludupan benur (Bibit Lobster) sangat mungkin terjadi. benur (Bibit Lobster) sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.

Keywords


Bibit lobster, jalur perairan, nelayan

Full Text:

PDF

References


A.S.Alam, Pengantar Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum4 Dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2012.

Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.

Arif S. Sadiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2012.

Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

Edi Setiadi Dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Kencana. Jakarta. 2017.

Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 2012.

Moeljatno, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.

Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi, Kencana, Jakarta, 2014.

Sanjaya, Wina, Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. CV. Rajawali, Jakarta. 2015

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bima Cipta, Bandung. 2015.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 2015.

Subroto Brotodiredjo, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun

Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2014.

Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Yesmil anwar dan Andang, Kriminologi, Refleksi Aditama, Bandung, 2010.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Jurnal :

Gracia Eilerta Telaumbanua. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Bibit Lobster. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.

H. Ronaldo Munthe. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Binamulia Hukum Volume 10 Nomor 1 Juli 2021.

Iqbal Septiaji Handoyo. Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Jurnal Gema Keadilan Volume 8 Nomor 2 Juli-September 202

Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 19.40 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Perairan/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 20.35 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 21.10 WIB




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.377

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.