Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang

Tania Ellena Dharmanto, Victor Immanuel Williamson Nalle

Abstract


Perempuan merupakan kelompok dalam masyarakat yang rentan dan minoritas di bidang hukum dan politik. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan jaminan dan perlindungan kepada kelompok masyarakat ini. Namun masih terlihat adanya diskriminasi terhadap kelompok perempuan. Salah satu contohnya adalah penarikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) oleh DPR dari Program Legislasi Nasional. Fenomena ini menunjukkan masih minimnya perhatian dari pemerintah terkait kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Situasi ini dapat disebabkan karena kurangnya jumlah anggota perempuan di parlemen yang mampu untuk menyuarakan isu diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Meskipun Undang-undang sudah menetapkan kebijakan afirmatif berupa batas minimal calon legislatif perempuan yang ada di setiap partai, yaitu minimal 30% dari keseluruhan anggotanya. Namun dalam kenyataannya, persentase calon legislatif perempuan yang berhasil lolos ke parlemen tidak mencapai 30%. Oleh karena itu diperlukannya penguatan kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.


Keywords


kelompok minoritas, perempuan, pembentukan undang-undang

Full Text:

PDF

References


Buku :

Sawer, Marian. “How the Absence of Women Became a Democratic Deficit: The Role of Feminist Political Science,” 13–39, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75850-3_2.

Jurnal :

Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 (2012): 329. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88.

Mareta, Josefhin. “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan).” Jurnal HAM 7, no. 2 (2016): 141–55.

Nawawi, Muhammad. “IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 2, Mei 2014” 3, no. 2 (2014): 31–66.

Nurcahyo, Abraham. “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen.” Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 6, no. 01 (2016): 25. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878.

Rahmatunnisa, Mudiyati. “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan.” Jurnal Wacana Politik 1, no. 2 (2016): 90–95. https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049.

Risdianto, Danang. “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 125. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120.

Rohma, Zakiya Fatihatur. “Konstruksi Ruu Pks Dalam Framing Pemberitaan Media Online.” Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 2, no. 2 (2018): 65–80.

Sihombing, Uli Parulian. “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja.” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) 2, no. 1 (2016): 66–78.

Tamanaha, Brian Z. “The History and Elements of the Rule of Law.” Singapore Journal of Legal Studies, no. 12 (2012): 232–47. https://doi.org/10.2139/ssrn.2255262.

Skripsi :

Agustiawan, Agustiawan. “Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Kota Makassar,” 2017.

Dokumen :

Brief, Policy. “Rekomendasi Kebijakan,” 1984.

Komnas Perempuan. “Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019.,” 2019. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019.

Susiana, Sali. “Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014.” Info Singkat Kesejahteraan Sosial VI, no. 10 (2014): 1–4. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf.

Undang-Undang :

Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar 1945”

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita.

Kementerian Hukum dan HAM RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 43.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Website :

Maharani, Tsarina. “Polemik Penarikan RUU PKS Dari Proglenas Prioritas 2020.” Kompas, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/08101271/polemik-penarikan-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020?page=all.

Mashabi, Sania. “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan.” Kompas, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan?page=all#page2).




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.358

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.