Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)

Benito Asdhie Kodiyat, Ananda Rizki Lubis

Abstract


Salah satu yang mendasari dibentuknya Mahkamah Konsitusi adalah adanya kenyataan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik meskipun dibentuk melalui prosedur- prosedur demokratis, berpotensi menyimpan muatan kepentingan yang tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi. Hal demikian wajar, namun menjadi bermasalah ketika kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang- undangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konsitusi. Secara teoritis, pengujian formil adalah adalah pengujian atas pembentukan suatu undang- undang. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah konsitusi bersikap terhadap permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut kewenangan legislasi pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji secara formil Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penilitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan dan menganalisis yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020). Berdasarkan hasil penelitian ini Tindak lanjut Kewenangan Legislasi pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu melaksanakan perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang sebelumnya tidak memuat mekanisme omnibus law dalam rancangan pembentukan undang-undang, harapannya Kebijakan haluan Negara dimasa yang akan datang lebih dapat menyerap aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.  Bahwa hukum dibentuk harus memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat, bukan kebutuhan sekolompok orang atau golongan elitis tertentu

Keywords


Kewenangan Legislasi, Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Mahkamah Konsitusi

Full Text:

PDF

References


Atang Irawan, “Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, dalam Jurnal Litigasi Vol. 23 No.1 Apil, 2022.

I Gde Pantja Astawa. dkk. 2020. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konsitusi. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ilham Hermawan, Muhammad. 2020. Teori Penafsiran Konsitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konsitusi, Jakarta: Kencana.

Koto, Ismail. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.

Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Lalu Hedwin Anggara, “Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020”, dalam Al-Qisth Law Review Vol. 5 No.2 2022.

Manunggal K. Wardaya, “Perubahan Konsitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 ”, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 7 No.2 April, 2010.

Ola Anisa Ayutama dkk, “Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU- X/2012 Terhdap Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ”, dalam Jurnal Penelitian hukum

Patrialis Akbar. 2013. Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society, 3 (2).

Rio Christiawan. 2021. Omnibus Law Teori Dan Penerapannya. Jakarta: Sinar Grafika

Saldi Isra. 2022. Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika. Depok: Rajawali Pers.

Salman Magaantung. 2015. Desain Kelembagaan Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Focus Gramedia.

Wilman Silalahi. 2021. Serviam Pengabdian dan Pemikiran Konsitusi Maria Farida Indriati. Depok: Raja Grafindo




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.347

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.