Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian

Edy Jhon Manalu, Alpi Sahari, Ida Nadirah

Abstract


Penanggulangan tindak pidana mata uang dilakukan oleh Polri melalui pendekatan penal maupun non penal dengan menggunakan aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mata uang baik mata uang kertas maupun mata uang digital. Di dalam penanggulangan dengan pendekatan penal terkait mata uang digital adalah menggunakan kerangka hukum yang diatur dalam KUH Pidana karena Undang-Undang tentang Mata Uang tidak mengenal mata uang elektronik karena dimaknai mata uang digital digunakan dalam bentuk investasi. Hambatan yang ditemukan oleh Polri dalam melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam tatanan penal policy terkait tindak pidana disebabkan oleh factor internal dan factor ekternal.Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Polri selain melakukan tindakan pengungkapan yang ditujukan dalam kerangka pembuktian tindak pidana mata uang dengan menggunakan sarana hukum pidana berupa asas lex specialis juga dapat menggunakan aturan khusus terkait Uang Elektronik karena di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak mengatur Uang Elektronik. Ketiadaan atau kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam penegakan hukum apabila timbul tindak pidana Uang Elektronik tentunya dapat ditelusuri dalam instrumen hukum lainnya, yang salah satunya ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu diperlukan sinergitas dalam penanggulangan tindak pidana mata uang

Keywords


Kebijakan Penanggulangan, Tindak Pidana, Mata Uang, Kepolisian

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. 1983. Intisari Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arief, Barda Nawawi. 2002. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Aringking, Hendra. 2015. Pemalsuan Uang Rupiah sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Jurnal Lex Crimen 4 (6).

Armada, Wina. 1989. Wajah Hukum Pidana Pers, Cet. I, Jakarta: Kartini.

Bajaj, Kamlesh K. 2000. E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis, cetakan pertama, Surabaya: Akana Press.

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hadisoeprapto, Hartono. 2001. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, Yogyakarta: Liberti.

Hatrik, Hamzah. 1996. Azas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Srict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Koto, Ismail, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2 (1).

Koto, Ismail. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.

Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro.

Mulyadi, Mahmud. 2008. Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Mulyanto dalam Faisal Salam. 2004. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Pustaka.

Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Putro, Bagas Pandega Hariyanto. 2015. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2.

Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society, 3 (2).

R. Soesilo. 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor: Politea.

Shadily, Hassan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia.

Suharto. 2002. Hukum Pidana Materiil, Jakarta: Sinar Grafika




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.346

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.