Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial

Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, Alpi Sahari

Abstract


Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan hoax dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah biasanya mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang menedfinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.   Suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax; Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax; Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; Objek, yaitu berita bohong atau hoax; Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

 


Keywords


Anak, Tindak Pidana, Sosial

Full Text:

PDF

References


Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2005.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2005.

Haris Faulidi Asnawi, “Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm”, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakatra 2004.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, “Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik” Bayumedia, Malang: 2011.

Nurudin, “Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi” Litera, Yogyakarta 2012.

Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern” CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya: 2003.

Muladi dan Barda Nawawi A. “Teori-teori dan Kebijakan Pidana” Alumni Bandung: 1992.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2005.

Ali Marwan HSB, “‘Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,’” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016)

I Ketut Mertha, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Kartini, 1981, Gangguan-Gangguan Pshikis, Sinar Baru, Bandung. Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju.

arlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu.

C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, Pokok-PokokHukum Pidana, cet. Ke1,

Pradnya Paramita, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.271

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.