Efektivitas Program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Kesiapan Integrasi Narapidana ke Masyarakat (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)

Monsosilo Monsosilo

Abstract


The purposes of these researches are prisoners to society in the penitentiary of Klas IIA Padang and the obstacles faced in the assimilation program of prisoner to society in the penitentiary of Klas IIA Padang? Third, how is the effective of assimilation program in the preparation of integration of prisoners to society in the penitentiary of Klas IIA Padang. The specification of the research is descriptive analytic. The method uses is the normative and juridical empiric method. From the research results obtained several conclusions: First, the effectiveness of assimilation in the preparation of integration of prisoners to society in the penitentiary of Klas IIA Padang is well and suitable with the law regulation. it is reflected by penitentiary by giving guidance and establishment of prisoner. Second, the obstacles faced in the assimilation program of prisoner to society in the penitentiary of Klas IIA Padang are internal and external obstacles. The internal consist of (a) lack of fund; (b) no expert who has experience; (c) no cooperation to third person. Whereas, the external obstacles are: (a) infectivity of law regulation; (b) the bad society views to the prisoners; and (c) long process to get permission. The efforts to solve the problems are: (a) Looking of alternative to strength law procedural; (b) adding fund and selling product; (c) preparation of alternative expert; (d) cooperate with outside; (e) adding of fund; (f) looking alternative and selling product; and (g) doing social activities.

Keywords


Effectivitiy, Assimilation, the penitentiary, integration, prisoners

Full Text:

PDF

References


Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depertemen Hukum dan HAM RI, 2004.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, IHC, Jakarta, 2008.

Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiesmi, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sisitem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2004.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiesmi, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Lukas Kurniawan, Proses Pembinaan Narapidana di LP Terbuka, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.259

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.