Penerapan Peradilan Adat Berbasis Kuasi Yudisial Dalam Memutus Sengketa Adat

Al Araf Assadallah Marzuki

Abstract


The customary court is not a judicial institution that can decide a dispute with the direction of justice as in the national court so that recognition of customary decisions does not get permanent legal force which results in legal uncertainty in dispute resolution through customary court institutions. Thus, there is an idea that is offered in this research that implements customary courts as quasi-judicial in resolving customary disputes. Through normative juridical research, it is found that: first, the position of customary courts is only limited to deliberative dispute resolution, and in the judicial hierarchy its position is not recognized. Second, the quasi-judicial model that can be applied in customary courts can emulate KPPU in deciding disputes where to obtain permanent legal force, the KPPU's decision needs to be ruled by a district court, and if some object to the verdict, they can file an objection legal remedy in the domestic court. a period of 14 days from receipt of the decision on the parties.


Keywords


customary courts, quasi-judicial, customary disputes.

Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat adat yang di kutip dari dokumen sistem informasi (DOKSILEG) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. www.dpr.go.id.

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitan Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie, 2013, Putih hitam Pengadilan Khusus, Jakarta: Pusat Analis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, Pemerintahan dan peradilan Indonesia : asal-usul dan perkembangannya, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media group.

Ridwan, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara, Yogyakarta: FH UII Press.

Sri Yanuarti, 2008, Model Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pengelolaan Konflik di Maluku, Jakarta: LIPI Press.

Sudantra, 2016, Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Denpasar: Swasta Nulus

Jurnal

Herlambang P. Wiratraman, Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 30, No.3 (2018)

Muh Risnain, 2014, Eksistensi Lembaga Quasi judicial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 3 Edisi 1 Tahun 2014




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.225

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.