Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang

Hasuri Hasuri, Rokilah Rokilah, Dwi Nurina Pitasari

Abstract


The role of the Supervisory Council is very important in fostering and supervising the position of a Notary on an ongoing basis regarding personal behavior in carrying out his position and outside his position as the spearhead of ensuring legal certainty for the public who uses the services of a Notary. Enforcement of the Code of Ethics for the Notary profession is one way to preserve noble values in the Notary profession, so that this noble profession in its implementation will not experience a decrease in quality and even if necessary, obtain an increase in the quality of the profession. The problems examined in this research are: 1) What is the Role of the Regional Notary Supervisory Council on the Implementation of the Notary Code of Ethics in Serang Regency? and 2) What is the Implementation Mechanism for Supervision of the Code of Ethics for Notaries in Serang Regency? The purpose of this study was to determine the role of the Regional Supervisory Council in implementing the Notary Code of Ethics in Serang Regency. This study uses an empirical juridical approach which is used to look at legal aspects of social interaction in society. This research is descriptive-analytic, intended to provide data as accurate as possible about a condition or other symptoms. The results show that the role of the Notary Supervisory Council is to supervise Notaries, so that in carrying out their duties they do not deviate from their authority and do not violate the applicable laws and regulations and the Notary Supervisory Council is authorized to supervise, foster notaries and impose sanctions on notaries who are declared. violated the applicable provisions.


Keywords


Notary Supervisory Council, Code of ethics, Serang Regency

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, (2016), Jakarta: Sinar Grafika.

--------------------, Sosiologi Hukum, (2016), Jakarta: Sinar Grafika.

Astomo, Putera. Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia, (2018), Depok: Rajawali Pers.

Jurnal

Abdul Hariss dan Felda Rizki Azalia, Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris Di Kota Jambi, (Jambi:Fakultas Hukum) Jurnal Lex Specialis No 22 (2015): Desember 2015.

Abdul Hariss, & Nur Fauzia, Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi, (Jambi: Fakultas Hukum), Jurnal Lex Specialis No 24 (2016). Desember 2016.

Arifani Kurnia, Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta, Jurnal Lex Renaissance, (Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), No. 2 Vol. 2 Juli 2017.

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra1Sagung Putri M.E Purwani, Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerahpasca Putusan M.K.No. 49/Puu-X/2012, (Jurnal Magister Hukum Udayana: Denpasar, Desember 2016), Vol. 5, No. 4.

Didit Wardio dan Lathifah Hanim, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, (Semarang:Fakultas Hukum, Magister Notaris), Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018.

Edelin Patricia, Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik, (Program Studi Magister Kenotariatan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Premise Law Jurnal, Volume 7 Tahun 2019.

Hakiki Wari Desky, Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris di Kota Medan, (Universitas Sumatera Utara: Premise Law Jurnal) Volume 16 Tahun 2017.

Herlina Ernawati Napitupulu, Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Premise Law Journal), 2017.

Purwantoro dan Fatriansyah, Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris, (Jambi:Magister Kenotariatan, Universitas Jambi), Jurnal Recital Review Vol. 1 No.2 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggots, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.223

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.