Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan

Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam, Sri sudono Saliro

Abstract


This study aims to analyze how the implementation of the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia, and how the challenges of implementing the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia. This research uses literature research method with deriftive approach of analysis. The conclusion of this paper is the implementation of simultaneous village head elections in 2019 in Indonesia there are still differences in administrative requirements, caused by differences in the rule of law at the district level, be it the regulation of the selection of village heads in district regulations and at the technical level of regent regulations on the technical implementation of regional head elections. In addition, the challenges in the implementation of village head elections are on voter data collection, regulation of dispute resolution of village head elections, and money politics.


Keywords


Elections, Village Heads, Challenges

Full Text:

PDF

References


Fathur Rozy, Pratama Aditya, dan dkk. “Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019.” Jurnal Socius 7, no. 1 (2020): 37–44.

Habibi. “Tinjauan Siyasah Syar’iyah dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Kementerian Sekretariat Negara RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (2014).

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).

———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Mubarak, Haris, dan Indra Fauzan. “Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi.” Politeia: Jurnal Ilmu Politik 11, no. 2 (2019): 1–18.

Muhammad Yunus. “Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo).” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.

Putra, Y. Manggala P. “Sebanyak 1.528 Desa di Jabar Laksanakan Pilkades 2019.” m.republika.co.id, 2019.

Rudiadi, dan Ratna Herawati. “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau).” Jurnal Law Reform 13, no. 1 (2017): 132–51.

Saliro, Sri Sudono, Jamiat Akadol, Saiful Rachman, dan Agus Setiawan. “Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang.” Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 1 (16 Juni 2020): 93–108. doi:10.25217/jm.v5i1.725.

Sekretariat Jenderal MPR RI 2018. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2018).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Susi Faizah. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1995.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.