Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pembayaran Utang Oleh Kreditor Pada Saat Permohonan Pailit Diajukan (Studi Kasus: Kepailitan PT. Hendratna Plymood)

Nur Fauzia

Abstract


Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa hingga sampai pada suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang- utangnya yang telah jatuh tempo. Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Para kreditor mungkin saja memaksa debitornya untuk menyerahkan barang-barang guna pelunasan hutang-hutangnya, atau dapat juga debitor diminta untuk melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu atau beberapa kreditor saja sedangkan kreditor yang lainnya dirugikan. Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitor yang demikian jelas akan memberikan ketidakpastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan masalah dan dapat memberikan  suatu  kepastian  hukum,  sehingga  kejadian-kejadian sebagaimana disebut di atas dapat dicegah. Salah  satu  contoh  kasus  penyelesaian  utang  Debitor  terhadap  Kreditor melalui kepailitan yang dalam prosesnya kurang tepat dalam menerapkan ketentuan syarat permohonan pailit dalam UU No.37 Tahun 2004 adalah kasus kepailitan PT. Hendratna Plywood dengan para Kreditornya yaitu PT. Ocean Global Shipping dan PT. Samudra Naga Global. Dimana PT. Hendratna Plywood membayar hutangnya kepada salah satu Kreditornya, yakni PT. Samudra Naga Global pada saat 14 (empat  belas)  hari  setelah  permohonan pailit  didaftarkan  di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan adanya pembayaran tersebut, syarat kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 yaitu adanya 2 (dua) kreditor atau lebih dan suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menjadi tidak terpenuhi lagi. Lebih lanjut hal tersebut menimbulkan  permasalahan  yaitu  dimana  PT.  Hendratna  Plywood  yang  telah membayar utangnya menuntut agar kepailitan dibatalkan. Sedangkan PT. Ocean Global Shipping menuntut agar PT. Hendratna Plywood tetap dipailitkan meskipun utang terhadap salah satu Kreditor telah dibayar  lunas. Namun pada akhirnya Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  putusan  No. 16/2010. Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst menjatuhkan putusan pailit kepada PT. Hendratna Plywood dengan segala akibat hukumnya.


Keywords


Utang, Pailit, Kreditor, PT. Hendratna Plymood

Full Text:

PDF

References


Kartono. Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran. Jakarta: Pridnya Paramita, 1982.

Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan. Jakarta: Kencana, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remi. Hukum Kepailitan: Memahami Failissement Verordening Juncto Undang – Undang nomor 4 tahun 1998. Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 2002.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.199

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.