Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia

Sarbaini Sarbaini

Abstract


Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Menurut UUD secara tersurat dan tersirat, warga negara berhak memilih diantaranya Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langung, umum, bebas dan rahasia oleh mayarakat setempat maka pemilukada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalarn lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah). Masyarakatpun telah sangat paham banhwa Indonesia bukan Negara kerajaan (monarki), tetapi Negara modern yang mendasarkan politiknya adalah sistern demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia upaya pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung atau telah dilakukan sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga maraknya kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjerat kasus korupsi. Kabar tentang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjeratnya para kepala daerah itu terkait erat dengan proses pemilihan kepala daerah yang sudah menelan biaya cukup banyak. Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.


Keywords


PILKADA langsung, Hak Asasi Politik, Masyarakat Indonesia

Full Text:

PDF

References


Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2008.

A.Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Ifdhal Kasim (Editor), Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan. Cetakan Pertama. Jakarta. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.

H. Rosjidi Ranggawidjaja, Pembatasan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum dan Konvensi Internasional, Djambatan, Jakarta, 2000.

Satya Arinanto, Politik Hukum 3, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Sosiologis Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Semarang, 2009.

Nick Hungtingtong, Paradoks Demokrasi, Yayasan Obor, Jakarta, 2005.

M.Rias Rasyid dalam Syamsuddin Haris, Kemajuan Budaya Dalam Globalisasi. Insani Press, Jakarta, 2002,

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Saukani HR, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Deden Mariana Carolina Paskarina, Pemilihan Kepala Daerah, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2014.

Bondan Gunawan, Demokrasi, Kebebasan dan Hak Asasi Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.