Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa yang Akan Datang

Sigit Somadiyono

Abstract


Terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku di masyarakat Indonesia. ketiga sistem hukum tersebut adalah sistem hukum Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum civil. Ketiga sistem itu saling “bersaing” untuk menjadi satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun begitu, ketiga sistem hukum tersebut sebenarnya bisa saling melengkapi dan bisa diharmonisasi. Tetapi Indonesia harus memiliki satu role model yang disepakati serta bisa menjadi panduan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Tulisan ini menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam tetap berlaku dan hidup dimasyarakat bisa mengisi kekosongan hukum dari sistem hukum civil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan menggunakan berbagai pendekatan yakni pendekatan undang-undang, perbandingan dan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa walaupun pluralisme hukum yang berlaku di masyarakat dapat tumbuh dan saling melengkapi, tetapi pluarisme tersebut akan berdampak pada katidakpastian hukum serta arah perkembangan hukum yang tidak jelas ke depannya. Unifikasi dan kejelasan pengaturan terhadap ketiga sistem tersebut akan menjadi salah satu jawaban atas pluralisme hukum di Indonesia sehingga tercipta keadilan dan ketertiban di masyarakat.


Keywords


Sejarah Positivisme, Indonesia, Hukum Islam, Hukum Adat

Full Text:

PDF

References


Ahmad Ubbe, Perkembangan Hukum Adat di Provinsi Sulawesi Selatan, Laporan Akhir Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Univikasi dan Kodifikasi Hukum, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2 September 2015.

Azyumzrdi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara, Kencana, Jakarta, 2007.

Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Himbauan dan Prospeknya, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indoensia Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta : 1990.

Inu Kencana Syafii, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Merdi Hajiji, Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013.

Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Socialist Law, Nusa Media, Bandung, 2010.

Rikardo dkk, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Huma, Jakarta, 2005.

Sigit Somadiyono, Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Mediasi, Wajah Hukum, Vol 1, No 1, Oktober 2017.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1985.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001.

Zaka Firman Aditya & Rizkisyabana Yulistyaputri, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, Volume 8, Nomor 1, April 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.191

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Legalitas: Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Adress: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni-Jambi, Kodepos: 36122, email: legalitas.unbari[at]gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.